Presiden Diminta Tetapkan Kengurusan DPP KNPI yang Sah

Presiden Diminta Tetapkan Kengurusan DPP KNPI yang Sah

Agen Poker Online, Bandar Ceme Terpercaya, Domino Qiu Qiu, Agen QQ – Ketua Umum DPP KNPI dipilih periode 2018-2021 hasil Kongres XV Pemuda/KNPI 18-22 Desember 2018 di Bogor, Jawa Barat, Haris Pertama, minta Presiden Joko Widodo memastikan sikapnya mengambil keputusan Ketua Umum KNPI yang resmi.

Dalam kongres yang diselenggarakan di Hotel Green Forest itu, Haris Pertama yang awal mulanya menjabat wakil bendahara umum DPP KNPI periode 2015-2018 sukses mencapai nada paling banyak, 84 nada. Menaklukkan calon pesaingnya, Noer Fajrieansyah yang mendapatkan 82 nada.

Sebelumnya ada 3 calon ketua umum yang diputuskan dalam komunitas kongres XV KNPI. Yaitu Haris Pertama, Jaksen Kumaat, serta Noer Fajrieansyah. Akan tetapi pada akhirnya saat penentuan mendekati voting, calon mengerucut jadi 2 sebab Jaksen Kumaat mengatakan mundur dari penyalonan. Jaksen mengatakan memberi suport pada caketum KNPI Haris Pertama.

Setelah itu, Kongres mengambil keputusan mereka yang memiliki hak memberi nada dalam penentuan ketua umum DPP KNPI yaitu 132 nada dari organisasi kemahasiswaan serta kepemudaan (OKP), 34 nada dari DPD KNPI, 1 nada DPP KNI serta 1 nada Majelis Pemuda Indoensia (MPI). Keseluruhan hak nada ada 168 nada.

“Dalam pengambilan suara, saya sukses mencapai sekitar 84 nada serta Noer Fajrieansyah sekitar 82 nada. Proses kongres KNPI di Bogor telah berjalan fair, saya menang tipis,” tutur Haris Pertama didampingi Jaksen Kumaat, di Jakarta, Selasa (22/1/2019) malam.

Setelah itu pada penutupan kongres, panitia kongres menginformasikan serta mengambil keputusan Ketua Umum Dipilih periode 2018-2021 berdasar pada hasil voting itu ialah Haris Pertama. Bahkan juga Noer Fajrieansyah sudah sempat memberi animo berdasar hasil yang diraih dalam kongres itu.

Akan tetapi nyatanya sesudah proses Kongres XV KNPI di Bogor tuntas, ada pihak yang tidak senang dengan hasil voting itu lalu mengadakan kembali kongres lainnya mengaku atas nama presidium KNPI.

“Ada yang tidak senang serta buat kongres kembali walau sebenarnya kongres telah ditutup. Semestinya tak perlu ada pecah iris jika semua elemen di KNPI dapat berjiwa ksatria serta terima kekalahan dalam pengambilan suara,” kata Haris.

Haris menyayangkan terdapatnya kongres lainnya mengatasnamakan KNPI yang diselenggarakan pihak lainnya. Walau sebenarnya kongres KNPI telah tuntas serta pihak lawan Haris juga telah terima kekalahan dalam penentuan nada waktu itu. Akan tetapi disayangkan sekian waktu berlalu hari lalu, ada pihak yang kembali mengadakan kongres yang sebenarnya telah ditutup.

Baca Juga : Tarik Paksa Truk dan Tantang Polisi, 3 Debt Collector Diciduk

Kongres yang disebut Haris ialah Kongres KNPI XV Jilid II yang diselenggarakan di hotel yang sama, yaitu Green Forest Bogor, Minggu (6/1/2019). Dalam kongres itu bekas Ketua PB HMI Noer Fajrieansyah dipilih menjadi Ketua KNPI 2018-2021. Di kongres ini dimaksud jika Noer Fajrieansyah menang mutlak atas Haris Pertama. Yaitu dengan pencapaian nada 105 nada untuk Noer Fajrieansyah serta 0 nada untuk Haris Pertama.

Menurut Haris, semestinya pemerintah bisa memastikan sikap, siapa pengurus KNPI yang benar serta legal. Jangan pernah pemerintah meremehkan kepengurusan KNPI terpecah iris cuma sebab pelaku yang tidak inginkan pemuda Indonesia dibawah naungan KNPI menyatu.

“Pikirkan, semenjak tahun 1973, telah triliunan rupiah uang negara yang dikocorkan ke organisasi KNPI. Bahkan juga semua kantor KNPI baik di pusat ataupun di daerah adalah asset pemerintah. Atas basic perihal ini pula semestinya pemerintah ambil sikap tegas serta janganlah berlaku abu-abu. Tentukan saja siapa pengurus KNPI yang resmi,” tegas Haris yang bekas aktivis demonstrasi jalanan, aktivis HMI, pendiri Kamerad serta pendiri Garda NKRI ini.

Haris mengharap KNPI jangan pernah bubar. Karena KNPI jadi laboratorium atau kawah candradimukanya kepemimpinan negara dan bangsa di hari esok, datang dari pemuda. “Jangan sampai KNPI diacak acak oleh orang yang lebih mengutamakan kebutuhan kelompoknya sendiri,” tandas Haris.

Menurut Haris, semestinya Presiden Jokowi langsung turun tangan mengambil keputusan kepengurusan KNPI yang resmi. Hingga dapat muncul KNPI yang resmi serta miliki legitimasi serta dapat bersama presiden bangun pembangunan pemuda di Indonesia.

“Dengan sikap diam pemerintah akan dapat mengakibatkan kerusakan kepemudaan Indonesia. Menkumham serta Menpora harus juga berlaku janganlah cuma diam. Jika keadaan ini dilewatkan jadi bermakna 6 tahun organisasi kepemudaan Indonesia dipecah iris oleh pelaku untuk keperluannya sendiri. Saat ini pertanyaan saya, Pak Jokowi perlu KNPI ataukah tidak? Jika tidak perlu jadi bubarkan saja KNPI. Tetapi jika perlu jadi cepatlah berlaku,” pungkas Haris.

Di lain sisi, pihak yang mengaku menjadi DPP KNPI mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di lokasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Dalam kongres itu Abdul Azis dipilih dengan aklamasi jadi Ketua Umum KNPI dalam kongres yang didatangi tamu undangan penting Ketua DPR Bambang Soesatyo. Tidak hanya pilih Ketua Umum DPP KNPI, kongres membuat team formatur periode kepengurusan 2018-2021. Team Formatur mewakili perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI semua propinsi di Indonesia, sekaligus juga memastikan Abdul Azis menjadi Ketua Umum periode 2018 – 2021. Abdul Azis menukar Ketua Umum DPP KNPI lama, Fahd A. Rafiq.